ringkasan teori : model implementasi kebijakan

studi implementasi merupakan analisis yang menekankan pada suatu proses perubahan atau penjabaran suatu gagasan (kebijakan publik) menjadi suatu tindakan nyata dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. dalam menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan itu berlangsung dapat dilihat dari berbagai model implementasinya.

wayne persons (1997) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat (tachjan, 2008:60), yaitu:

1.  the analysis of failure (model analisis kegagalan).
2. rational (top down) models (mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses). 
3. bottom-up kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi.  
4. hybrid theories (teori-teori hasil sintesis).

ringkasan teori : implementasi kebijakan publik (2)

beberapa para ahli secara konspetual, merumuskan dan membuat batasan tentang implementasi kebijakan. misal, sepert meter dan horn  (dalam wahab, 2001 : 65  ) memaparkan tentang implementasi kebijakan sebagai berikut :
“those action by publics ar private individuals (or groups) that are directed at the achievement of obyectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

solichin abdul wahab  mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu :
“implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (1997: 63).

sedangkan implementasi kebijakan menurut guru besar ilmu administrasi unpad, prof. h. tachjan dalam bukunya implementasi kebijakan publik  menyimpulkan bahwa :
“implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down,  maksudnya menurunkan / menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersfat konkrit atau mikro” (2006: 25).

ringkasan teori : implementasi kebijakan publik

sebagai bagian dari proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. implementasi kebijakan itu sendiri mengandung beberapa makna, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus webster (dalam wahab, 2001 : 64) bahwa : “to implement  berarti to provide the means for carying but”; yang menekankan bahwa implementasi itu menimbulkan dampak terhadap sesuatu.

kalau pendapat ini ini diikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

mazmanian dan sabatier (dalam hamdi 1999 : 14) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi tersebut sebagai berikut : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yan timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijasanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

ringkasan teori tentang istilah kebijakan publik

istilah “kebijakan atau policy” biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik.

dengan asumsi bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh   pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka m. irfan islamy (1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

1. bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; 
2. bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; 
3. bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
4. bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

postingan terkait :
istilah kebijakan publik
tentang kebijakan publik
teori kebijakan publik