kerangka teori : jenis partisipasi masyarakat

dalam kaitannya dengan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat, menurut sastropoetro (1986) salah satu caranya adalah dengan memberikan respon dan menunjukkan berbagai alternatif kegiatan yang memungkinkan pelibatan masyarakat, ada 5 (lima) jenis partisipasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dan perlu digerakkan :
1. partisipasi dalam bentuk buah pikiran;
2. partisipasi dalam bentuk keterampilan;
3. partisipasi dalam bentuk tenaga;
4. partisipasi dalam bentuk harta/benda (dukungan alternatif di samping modal masyarakat);
5. partisipasi dalam bentuk uang.

secara lebih spesifik ndraha (1983) mengelompokkan partisipasi masyarakat dalam bentuk – bentuk sebagai berikut :

1. partisipasi dalam menerima informasi;
2. partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak maupun menerima dengan syarat tertentu;
3. partisipasi dalam merencanakan pembangunan;
4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. partisipasi dalam menerima hasil – hasil pembangunan;
6. partisipasi dalam menilai pembangunan.

kerangka teori : mekanisme proses perencanaan pembangunan partisipatif

mekanisme proses perencanaan pembangunan partisipatif pada pemerintah kota/kabupaten dibagi sesuai dengan tingkatan pemerintah di daerah. mekanisme tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan daerah administrasi yaitu pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota.

proses penyusunan rencana pembangunan partisipatif dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya, oleh karena itu produk rencana pembangunan daerah yang disusun dengan pendekatan partisipatif memiliki ciri mencerminkan kebutuhan masyarakat serta lebih banyak mengakomodasi usulan – usulan yang berasal dari masyarakat.

proses perencanaan pembangunan dengan pola partisipatif akan berhasil jika ditunjang dengan pra kondisi pada pelaksanaannya :
1. komitmen pemerintah daerah
2. sosialisasi proses perencanaan pembangunan
3. publikasi
4. akses informasi
5. proses yang demokratis