Arti Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

 arti “pemerintahan”
pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain.
(bagir manan (2001)

istilah “penyelenggaraan pemerintahan”
dalam penggunaan istilah “penyelenggaraan pemerintahan” ini, terdapat pro dan kontra diantara para ahli hukum. di satu pihak menurut m. laica marzuki pengalih bahasaan kata “bestuur” dengan “penyelenggaraan pemerintahan” dipandang kurang tepat, sebab hal penyelenggaraan itu bukanlah “azas”. penyelenggaraan adalah implementasi. yang diselenggarakan adalah azas, tetapi hal penyelenggaraan dimaksud bukanlah azas. pada pihak lain ateng syafrudin justru sependapat dengan kata “penyelenggaraan pemerintahan”, sebab dalam kata “bestuur” (bahasa belanda) atau “steering” (bahasa latin) arti semulanya adalah “mengemudikan”. jadi penterjemahan ke dalam istilah “penyelenggaraan pemerintahan” disini, dimaksudkan pemerintah dalam penyelenggaraan fungsinya.
 
penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah
dengan demikian dapat ditarik satu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dalam arti luas dalam menjalankan fungsinya. dalam bagir manan (2001: 59), penyelenggaraan pemerintahan meliputi, tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain.