sifat-sifat penting bagi pemimpin yang efektif

fungsi yang harus ditampilkan seorang pemimpin teknis diantaranya adalah

1.  koordinasi, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan koordinasi yang baik antara kegiatan dan antar organisasi. 
2. pengarahan, seorang pemimpin harus mampu menafsirkan yang benar agar tidak terjadi penyimpangan dan keterlambatan terhadap situasi dan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan
3. komunikasi, seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi (komunikatif) baik kepada atasan maupun bawahan.  
4. konsultasi, seorang pemimpin harus mampu mengembangkan sikap konsultasi ke atas dan ke bawah dan menempuh keterbukaan. 
5. pelayanan, seorang pemimpin harus murah hati dan mampu memberikan pelayanan.

sifat-sifat penting  bagi pemimpin yang efektif adalah ;

1.    kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (depervisory afility) atas pelaksanaan fungsi‑fungsi dalam manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain.

2.    kebutuhan akan prestasi dalam kemajuan akan mencakup pencarian tanggungjawab dan keinginan sukses.

3.    kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan daya fikir.

4.    ketegasan (decisiveunes) atas kemampuan untuk membuat keputusan‑keputusan dan memecahkan masalah‑masalah dengan cepat dan tepat.

5.    kepercayaan diri atas pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi masalah.

6.    inislatif, atas kernamptian untuk tidak tergantung, mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara‑cara baru dan inovasi.

definisi dan faktor pembentuk kepemimpinan

beberapa pendapat mengenai kepemimpinan, diantaranya adalah menurut sondang p. siagian (1983) melalui pendekatan behavior mendefinisikan "kepemimpinan sebagai keterampilan dan kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain, baik kedudukannya lebih tinggi, setingkat maupun lebih rendah dari padanya, dalam berfikir dan bertindak agar perilaku yang semula mungkin individualistik dan ego sentrik berubah menjadi perilaku organisasional'.

faktor faktor pembentuk perilaku dalam kaitannya dengan kepemimpinan yang intinya sebagai berikut :

1. faktor genetik, yaitu segala hal yang dibawa sejak lahir dan bahwa merupakan warisan dari kedua orang tuanya, termasuk dalam faktor ini adalah bakat.
2. faktor lingkungan, yaitu situasi dan kondisi yang dihadapi, lingkungan masyarakat, alam, sekolah maupun masalah sehari-hari.
3. faktor pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk dalam faktor pendidikan adalah keterampilan dan kemampuan teknis.
4. faktor pengalaman, yaitu keseluruhan pelajaran yang dipetik dari peristiwa peristiwa yang dilalui dalam perjalanan hidupnya.

lima ide pokok penyelenggaraan pembangunan

dalam penyelenggaraan pembangunan, menurut sondang p.siagian (1982 ; 29-30) terdapat lima ide pokok, yaitu :

1. pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan masyarakat yang lebih baik dari kondisi yang kini ada.
2. pembangunan ialah pertumbuhan yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
3. pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan oleh suatu masyarakat serta pertumbuhan yang diharapakan akan terus berlangsung tidak akan terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan.
4. jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya ialah bahwa pembangunan itu didasarkan pada suatu rencana yang tersusun rapi untuk suatu kurun waktu tertentu.
5. kiranya tepat sekali dikatakan bahwa pembangunan bermuara kepada titik tertentu yang untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

teori tentang pembangunan

secara umum bahwa pembangunan juga merupakan usaha merubah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan secara optimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan jalan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa dengan bantuan dan bimbingan teknis, dana ataupun sarana produksi, sesuai dengan bidang dan kegiatan masyarakat masing-masing.

seperti yang dikemukakan oleh supriatna (2000 ; 41) bahwa : pembangunan nasional pada prinsipnya  merupakan perubahan sosial yang besar dari suatu situasi ke situasi lain yang lebih bernilai, dari statis ke dinamis, masyarakat tradisional menuju masyarakat industri atau modern. selanjutnya khairuddin (1992 ; 125) mengungkapkan bahwa : partisipasi dari masyarakat luas mutlak diperlukan, oleh karena mereka itulah yang  pada  akhirnya  melaksanakan  berbagai  kegiatan  pembangunan,  rakyat banyak  memegang  peranan  sekaligus  sebagai  obyek dan  subyek  pembangunan.

menurut d.c. korten, syahrir (1988 ; 320) proses pembangunan meliputi perubahan dalam berbagai aspek kehidupan berlangsung secara terus menerus, yang meliputi :

1. pengembangan kemampuan melalui upaya peningkatan produktivitas dengan cara : memperluas kesempatan kerja, peningkatan produksi dengan intesifikasi dan ekstensifikasi, menggunakan teknologi tepat guna.
2. pembangunan sebagai peningkatan kualitas manusia meliputi : peningkatan kemampuan fisik, penguasaan sumber daya alam, penguasaan pengetahuan dan teknologi.
3. pembangunan sebagai pengembangan kapasitas dengan perluasan partisipasi sebagai pemberdayaan rakyat (empowerment), yang meliputi: desentralisasi pembangunan, meningkatnya partisipasi dan kebebasan memilih, peningkatan peran serta lembaga swadaya masyarakat dalam pembangunan.

pengertian etos kerja (4)

etos kerja juga erat kaitannya dengan budaya kerja, sebagaimana dalam lan-ri (1992:9), "program budaya kerja diciptakan sebagai salah satu upaya menuju ke sana, ke arah terciptanya etika kerja". berkaitan dengan itu, menurut triguno (1997:3) bahwa : budaya kerja itu tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui proses yang terkendali dengan melibatkan semua sdm, dalam seperangkat sistem, alat-alat dan tehnik pendukung. budaya kerja merupakan kawah candradimuka untuk merubah cara kerja lama menjadi cara kerja baru yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat.

lebih lanjut ndraha (1996:188) mengemukakan bahwa budaya dan nilai kerja utama, disebut budaya kerja. pendapat ndraha ini menunjukkan bahwa nilai utama kerja sebagaimana dikemukakan oleh garna memiliki potensi untuk dilakukan atau dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, yang sekaligus memberikan kejelasan tentang kaitan yang sangat erat antara etos kerja dan budaya kerja.

postingan yang berkaitan :
pengertian etos kerja
pengertian etos kerja (2)
pengertian etos kerja (3)

pengertian etos kerja (3)

seseorang  yang memiliki etos kerja yang baik juga tidak semata-mata berorientasi kepada materi atau imbalan kerja, melainkan lebih mengutamakan prestasi kerja sebagaimana yang dikemukakan oleh mc clelland dalam teorinya the need for achievement (n-ach) berkesimpulan, bahwa "n-ach" ini seperti virus yang bisa ditularkan. jadi n-ach bukanlah sesuatu yang diwariskan sejak lahir. winterbottom (dalam mc clelland, 1987) juga pernah meneliti serta membuktikan hubungan motif berprestasi dengan pembangunan ekonomi. weber (dalam mc clelland, 1987) pernah menemukan tipe orang baru yang muncul di eropa pada saat reformasi protestan sekitar abad ke-16 dan ke-17, yang memiliki  motivasi berprestasi yang lebih tinggi seperti yang ditulis dalam the protestan ethic and spirit of capitalsm, mirip dengan hasil penemuan winterbotton dan mc clelland.

maslow (dalam gibson, dkk, 1994:97) mengemukakan teori basic needs khususnya social needs (kebutuhan sosial), self esteem needs (kebutuhan akan penghargaan diri) dan self actualization needs (kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri) merupakan kebutuhan berprestasi (achievement)

istilah etos kerja sering dipergunakan secara bergantian dengan istilah etika kerja, sekalipun substansi materi yang terkandung di dalamnya adalah sama. ravianto (1985:83) menggunakan istilah etika kerja yang secara substansial mengandung makna dan nilai kerja untuk menggambarkan pengertian etika kerja tersebut sebagai berikut : "etika kerja mencerminkan salah satu dari perangkat nilai yang ada pada setiap manusia. definisi praktis etika kerja adalah seperangkat norma-norma yang mengatur perilaku didalam hubungan dengan kerja, yang dianggap memiliki nilai luhur."


postingan yang berkaitan :
pengertian etos kerja
pengertian etos kerja (2)

pengertian etos kerja (2)

menurut ravianto (1985:224) "dalam bahasa modern, "ethos" menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. selanjutnya dengan mengutip concise oxford dictionary (1974), mengemukakan bahwa : ethos disifatkan sebagai characteristic of community, people or system, "suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem". dalam arti ini sering kita dengar tentang ethos kerja, ethos profesi, dan sebagainya. disini ethos menunjuk kepada suasana khas yang meliputi kerja atau profesi.

kerja memiliki makna yang dalam dan bervariasi menurut tingkat kepentingan tiap-tiap orang. menurut  marx (dalam garna, 1997) bahwa kerja   itu :(1) sesuatu hal yang memberi akibat alinasi dalam diri para individu; (2) upaya memprodukasi barang dan jasa yang merupakan kegiatan penting dalam memenuhi kebahagiaan manusia; atau (3) kerja merupakan alat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, individu dan kemanusiaan.

berdasarkan hal tersebut garna (1996:244), mendefinisikan etos kerja adalah : sejumlah nilai-nilai budaya yang diungkapkan oleh sikap dan tindakan seseorang atau sekelompok orang, yang didalamnya terkandung nilai-nilai moral dan pandangan tentang kerja. etos kerja itu adalah sesuatu yang berada di belakang derajat dari kualitas kerja, seperti kerja keras, kerja tepat waktu, jujur dan ulet dalam bekerja, berorientasi kepada prestasi, kreatif dan berorientasi kepada perubahan. ndraha (1999:188) mengatakan bahwa "hadiran etos kerja antara lain produktivitas dan kualitas kerja. sebagai dimensi budaya, hadiran etos kerja dapat diukur dengan tinggi atau rendah, kuat (keras) atau lemah.

postingan yang berkaitan :
pengertian etos kerja

pengertian etos kerja

perkataan etos sebetulnya merupakan cikal bakal kata etika. hal ini dapat dilihat dari pendapat  bertens (1999:4) bahwa : istilah "etika" pun berasal dari bahasa yunani kuno. kata yunani ethos dalam bentuk tunggal  mempunyai banyak arti : tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat, ahlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah : adat kebiasaan. dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah "etika" yang oleh filsuf yunani besar aristoteles (384-322 s.m) mudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.

dalam konteks ini, secara lebih tegas ravianto (1985:81) mengemukakan   bahwa : istilah etika berasal dari kata etos, berakar pada budaya, sistem nilai, kebiasaan, watak suatu masyarakat. etika ialah ilmu mengenai tingkah laku manusia untuk bertindak yang baik atau buruk. kumpulan etika yang telah terjadi kemudian menjadi norma-norma yang pada akhirnya menjadi pedoman bertindak/berperilaku, mana/bagaimana seharusnya dilakukan dan mana yang sebaiknya tidak dilakukan.

dalam setiap pertukaran individual atau antar personal, etika itu menunjukkan prinsip tanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai pada kemanfaatan orang yang terpaut padanya. dengan demikian pelaksanaan etika dalam setiap kolektifitas itu mempersiapkan pendalaman pada nilai-nilai masyarakat yang mendasar, yang memberikan dasar bertindak dalam rangka aktifitas kehidupan.

taksonomi model pembangunan pedesaan

dari perspektif teori dualism-diffusionis, dalam sosiologi biasa dikenali juga sebagai aliran pemikiran durkhemian. kekuatan utama yang diduga mampu menggeraka perubahan social di dearah pedesaan adalah terletak pada nilai-nilai normative dan kebudayaan yang inheren dalam kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. ada hipotesis bahwa apabila unsur-unsur kekuatan tersebut dapat digali dan dikembangkan secara optimal, maka situlah akan diperoleh hasil perbaikan social yang maksimal.

proses perubahan sosial masyarakat dalam mengadopsi model-model pembangunan itu tidak sederhana, apalagi perubahannya menyangkut proses kejadian dari pertumbuhan ekonomi suatu  masyarakat tradisonal. everett hagen, banyak aspek yang tidak selurunya  sosiologis yang harus diperhatikan, namun aspek-aspek tersebut justru hanya terungkap dari tidakan-tindakan sosial dari individu tertentu. 

strategi pembangunan masyarakat desa

strategi pembangunan pedesaan biasanya berkaitan dengan persoalan bagaimana kebijakan baru dari pemerintah “memaksa” masyarakat desa mengubah sesuatu kebiasaan tradisionalnya. namun demikian, dari perspektif sosiologis tingkat keberhasilan strategi pembangunan pedesaan itu niscya akan sangat tergantung pada unsur-unsur manusia pelaksananya. kebijakan pembangunan itu bisa efektif atau tidak, sebenarnya tergantung pada bagaimana orientasi subjek pembangunan tersebut dalam menilai perubahan sosial yang ditawarkan kepada mereka itu.

untuk dapat memahami, secara ringkas bagaimana kerangka konsep pembangunan masyarakat itu, berikut ini contoh tipologi pembangunan masyarakat yang dikembangkan oleh sanders, yang meliputi 4 perspektif (1) proses, (2) metoda, (3) program, dan (pergerakan).
dalam perspektif proses, konsep pembangunan masyarakat adalah tahapan-tahapan dinamis dari suatu kondisi atau keadaan tertentu ke suatu kondisi atau keadaan berikutnya yang sifatnya sebuah kemajuan.

dalam perspektif metoda, konsep pembangunan masyarakat harus menggunakan suatu cara tertentu untuk mencapai tujuan, ia merupakan cara kerja yang seharusnya di gunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

dalam perspektif program, pembangunan masyarakat adalah upaya-upaya yang mestinya mengacu pada seperangkat daftar aktivitas. melalui suatu prosedur aktivitas-aktivitas itu dimaksudkan dapat saling menunjang.

dalam perspektif pergerakan, (dinamika dan emosional program), pembangunan masyarakat adalah sebuah upaya mengkampanyekan perubahan dengan tujuan agar masyarakat menjadi terikat secara moral. pembangunan masyarakat dalam hal ini adalah sebagai sebuah gerakan yang bertujuan agar segala programnya dapat dilembagakan, dapat diterima sesuai prosedurnya dan dukungan dari pelaksana professional.

tahapan prosedur analisis kebijakan publik

tahapan prosedur analisis kebijakan publik mmenurut william dunn (2002) yaitu :

1. permasalahan kebijakan adalah kebutuhan baik fisik maupun non fisik/tata nilai yang belum dapat dipenuhi atau kondisi yang    menggangu    dan    perlu    diatasi    oleh    tindakan publik/pemerintah.
2. masa depan kebijakan adalah suatu kemungkinan keadaan (nilai, kebutuhan, kesempatan) dimasa mendatang akibat dari pilihan terhadap alternatif kebijakan.
3. tindakan kebijakan adalah tindakan/aksi yang disusun berdasarkan    suatu    pilihan    alternatif    kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
4. hasil kebijakan adalah konsekuensi atau akibat dari tindakan kebijakan yang dilakukan.
5. kinerja kebijakan adalah tingkat kemampuan atau hasil kebijakan terhadap pemenuhan/pencapaian nilai, kebutuhan dan kesempatan.

strategi pembangunan pedesaan

strategi, orientasi atau pendekatan dalam pembangunan pedesaan itu bermacam-macam, namun secara garis besar strategi pembangunan berpola pada :

1. strategi teknokratik, sasaran utamanya adalah peningkatan produksi, dan secara relatif kurang perhatian pada aspek pemerataan.
2. strategi radikal, pertumbuhan produksi memang diinginkan, tetapi yang dijadikan sasaran adalah bagaimana agar dari pertumbuhan produksi tersebut dapat diperoleh akses pemerataan kemakmuran bagi segenap penduduk.
3. strategi reformis, di asumsikan sebagai jalan tengah diantara dua ekstrim strategi pembangunan. sasaran yang diinginkan bukan hanya pertumbuhan produksi, tetapi juga pemerataan kemakmuran bagi rakyat atas pertumbuhan tersebut.

indikator kemiskinan untuk mengukur kemiskinan absolut

untuk mengukur kemiskinan absolut, indikator kemiskinan yang digunakan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (proverty line).  Umumnua pula batas garis kemiskinan yang digunakan berbeda-beda.  ini disebabkan oleh adanya pebedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup serta persepsi dan pemahaman dalam menggunakan teori

contoh, bps menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) dan pendekatan headcount index.  pendekatan yang pertama, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 

headcount index merupakan ukuran yang menggunkan kemiskinan absolut.  jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah suatu batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

teori penyebab kemiskinan

ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang atau sebuah keluarga miskin.  menurut kartasasmita bahwa kondisi kemiskinan disebabkan oleh empat sebab :

1. rendahnya taraf pendidikan, sehingga mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.
2. rendahnya derajat kesehatan, sehingga menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya piker dan prakarsa.
3. terbatasnya lapangan kerja.  selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untu memutuskan lingkaran kemiskinan tersebut.
4. kondisi keterisolasian (terpencil), sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

kerangka teori : jenis partisipasi masyarakat

dalam kaitannya dengan upaya menggerakkan partisipasi masyarakat, menurut sastropoetro (1986) salah satu caranya adalah dengan memberikan respon dan menunjukkan berbagai alternatif kegiatan yang memungkinkan pelibatan masyarakat, ada 5 (lima) jenis partisipasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dan perlu digerakkan :
1. partisipasi dalam bentuk buah pikiran;
2. partisipasi dalam bentuk keterampilan;
3. partisipasi dalam bentuk tenaga;
4. partisipasi dalam bentuk harta/benda (dukungan alternatif di samping modal masyarakat);
5. partisipasi dalam bentuk uang.

secara lebih spesifik ndraha (1983) mengelompokkan partisipasi masyarakat dalam bentuk – bentuk sebagai berikut :

1. partisipasi dalam menerima informasi;
2. partisipasi dalam pemberian tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak maupun menerima dengan syarat tertentu;
3. partisipasi dalam merencanakan pembangunan;
4. partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. partisipasi dalam menerima hasil – hasil pembangunan;
6. partisipasi dalam menilai pembangunan.

kerangka teori : mekanisme proses perencanaan pembangunan partisipatif

mekanisme proses perencanaan pembangunan partisipatif pada pemerintah kota/kabupaten dibagi sesuai dengan tingkatan pemerintah di daerah. mekanisme tersebut dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan daerah administrasi yaitu pada tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten/kota.

proses penyusunan rencana pembangunan partisipatif dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya, oleh karena itu produk rencana pembangunan daerah yang disusun dengan pendekatan partisipatif memiliki ciri mencerminkan kebutuhan masyarakat serta lebih banyak mengakomodasi usulan – usulan yang berasal dari masyarakat.

proses perencanaan pembangunan dengan pola partisipatif akan berhasil jika ditunjang dengan pra kondisi pada pelaksanaannya :
1. komitmen pemerintah daerah
2. sosialisasi proses perencanaan pembangunan
3. publikasi
4. akses informasi
5. proses yang demokratis

kerangka teori : perencanaan pembangunan partisipatif

Perencanaan pembangunan adalah proses persiapan sistematis, bertahap, dan berkesinambungan antara kegiatan – kegiatannya yang bertujuan perbaikan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh dan bersifat dinamis. Pada era otonomi sekarang ini rakyatlah yang bertindak sebagai subyek dari perencanaan pembangunan, sudah seharusnya mereka diposisikan sebagai salah satu pemeran dari rencana pembangunan yang akan dibuat.

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat baik secara individu maupun perwakilan pada setiap proses kegiatannya dan memberikan hak kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan di mana masyarakat dapat mempengaruhi arah serta menentukan keputusan terhadap kegiatan pembangunan.

pembangunan desa : bottom-up dan kombinasi buttom-up dan top-down

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat top-down. Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pembangunan desa lebih bersifat bottom-up atau kombinasi buttom-up dan top-down.

Top-down Planning. Perencanaan pembangunan yang lebih merupakan inisiatif pemerintah (pusat atau daerah). Pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah atau dapat melibatkan masyarakat desa di dalamnya. Namun demikian, orientasi pembangunan tersebut tetap untuk masyarakat desa.

Bottom-up Planning. Perencanaan pembangunan dengan menggali potensi riil keinginan atau kebutuhan masyarakat desa. Dimana masyarakat desa diberi kesempatan dan keleluasan untuk membuat perencanaan pembangunan atau merencanakan sendiri apa yang mereka butuhkan. Masyarakat desa dianggap lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Pemerintah memfasilitasi dan mendorong agar masyarakat desa dapat memberikan partisipasi aktifnya dalam pembangunan desa.

Kombinasi Bottom-up dan Top-dowm Planning.
Pemerintah (pusat atau daerah) bersama-sama dengan masyarakat desa membuat perencanaan pembangunan desa. Ini dilakukan karena masyarakat masih memiliki berbagai keterbatasan dalam menyusun suatu perencanaan dan melaksanakan pembangunan yang baik dan komprehensif. Pelaksanaan pembangunan dengan melibatkan dan menuntut peran serta aktif masyarakat desa dan pemerintah.  Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang harus diperhatikan adalah harus bertolak dari kondisi existing desa tersebut.

Pengertian Desa

Desa bukanlah istilah yang tepat untuk menggambarkan kompleksitas perencanaan wilayah. Desa hanyalah suatu unit kecil dalam perdesaan. Namun unit kecil inilah yang menyusun Indonesia menjadi sebuah negara yang begini luas dan besar. Dan memang tak bisa dipungkiri, jumlah desa lebih banyak ketimbang kota. Atas dasar inilah, desa menjadi penting dan tidak bisa dikesampingkan dalam perencanaan dan pengembangan daerah bahkan nasional.

Beberapa pengertian mengenai desa:

1. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi ,sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.
2. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menurut The SARDF, rural didefinisikan sebagai : a sparsely populated area in which people farm or depend on natural resources, including the villages and small towns that are dispersed through these areas, also includes large settlements in the former homelands, created by apartheid removals (SARDF 1997:9).

masalah-masalah dalam pembangunan pedesaan

masalah pembangunan desa pada desa-desa tradisional, masalah-masalah antara lain:

1. masalah pertumbuhan penduduk penduduk yang berat, sehingga pemilikan tanah semakin berkurang, terutama pada wilayah yang terbatas lahannya (sumber daya alam)
2. tingkat pendidikan rendah yang menyebabkan adopsi tegnologi rendah dan stagnansi produk juga masalah lain yang bisa timbul dengan serius seperti masalah kesehatan, rendahnya produktivitas kerja dan masalah kepemimpinan desa.
3. keterisolasian desa yang membuat hubungan dengan dunia luar sulit dan lambat dan tidak dapat memanfaatkan keuntungan dengan dunia luar

masalah-masalah yang terjadi di desa transisional adalah:
1. masalah pertumbuhan penduduk yang cepat (sama dengan desa tradisional)
2. masalah pertanahan timbul, karena hubungan dengan dunia luar
3. tingkat pendidikan rendah (sama dengan desa tradisional)
4. tingkat adopsi tegnologi yang mudah dan tidak tersedianya tegnologi spesifik lokal
5. keterisolasian desa dan lambatnya pembangunan prasarana jalan
6. masalah pembangunan prasarana lain seperti irigasi, drainase
7. masalah pemasaran hasil-hasil pertanian
8. masalah pengadaan modal untuk pembaharuan usaha-usaha pertanian (perkreditan dan akumulasi modal)

masalah ini perlu dimengerti keadaannya, baik pada desa tradisional maupun pada desa transisional agar kebijakan dan perencanaan pembangunan desa dapat dibuat dengan cukup lebih baik.

pemerintahan desa dalam menyelenggarakan kewenangannya dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat belum dapat optimal karena terdapat berbagai permasalahan, seperti;

1. terlalu cepatnya perubahan berbagai peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan kebingungan ditingkat pelaksana dan terkadang peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan kurang lengkap dan memadai;
2. fasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah masih sering terlambat; 
3. terbatasnya tingkat kesejahteraan para penyelenggaran pemerintahan desa; 
4. sebagian kualitas aparat pemerintahan desa masih terbatas dalam menggalang partisipasi masyarakat, menumbuhkan keswadayaan dan kemandirian dalam membangun, memanfaatkan, memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan; 
5. sangat terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan desa 
6. belum terdapat kepastian mengenai kewenangan dan sumber pendapatan

tentang konsep, definesi dan pengertian desa

secara umum, desa sering di artikan sebagai permukiman manusia di luar kota yang penduduknya berjiwa agraris. dalam keseharian disebut kampung, sehingga ada istilah pulang ke kampung atau kampung halaman.

desa menurut definisi bintarto, adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsure-unsur geografis, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang ada di sana dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

desa, dalam definisi lainnya, adalah suatu tempat/ daerah di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan kehidupan mereka.

desa adalah pola permukiman yang bersifat dinamis, di mana para penghuninya senantiasa melakukan adaptasi spasial dan ekologis sederap kegiatannya berpangupajiwa agraris. desa dalam arti administratif, menurut sutardjo kartohadikusumo, adalah suatu kesatuan hukum di mana sekelompok masyarakat bertempat tinggal dan mengadakan pemerintahan sendiri.

beberapa definisi pembangunan

menurut todaro (1998) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

masih menurut todaro (1998) bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

rostow (1971) juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya.

menurut hanafiah (1892) pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit.

pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan daerah

pemerintah membuat kebijakan pembangunan daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dapat berjalan ditandai dengan adanya perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi.  suatu perekonomian daerah dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan apabila, tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat tersebut lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapainya pada masa sebelumnya.

menurut todaro (1997) bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktur dan sektoral yang tinggi. beberapa perubahan komponen utama struktural ini mencakup pergeseran secara perlahan-lahan aktivitas pertanian ke arah sektor non pertanian dari sektor industri ke sektor jasa.

dalam proses pembangunan terjadinya perubahan struktur ekonomi yaitu ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi. secara umum transformasi struktural ditandai oleh peralihan dan pergeseran kegiatan perekonomian dari sektor poduksi primer (pertanian) menuju sektor peroduksi sekunder (industri manufaktur, konstruksi) dan sektor tersier. nah, untuk  mengetahui perekonomian suatu daerah dalam periode tertentu, salah satu indikatornya ditunjukkan oleh produk domestik regional bruto (pdrb). pdrb didefinisikan  sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh  seluruh unit ekonomi di suatu wilayah

dalam melaksanakan pembangunan

dalam melaksanakan pembangunan, peran pemerintah cukup penting, blakely, (1994) menyatakan ada beberapa peran pemerintah dalam pembangunan daerah yaitu :

1. entrepreneur, yaitu pemerintah daerah bertanggungjawab untuk merangsang jalannya suatu usaha bisnis,
2. koordinator, yaitu pemerintah daerah sebagai  koordinator dalam penetapan suatu kebijakan atau strategi-strategi bagi pembangunan daerah, 
3. fasilitator, yaitu pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan attitudional di daerahnya, 
4. stimulator, yaitu pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi investor baru agar masuk dan mempertahankan serta menumbuhkembangkan investor yang telah ada di daerahnya.

tentang pelaksanaan pembangunan

dalam melaksanakan pembangunan, umumnya ada tiga pertanyaan dasar yang perlu dijawab, yaitu :
pertama, pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur.
kedua, pembangunan perlu diletakkan pada arah pemberdayaan masyarakat dan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. dan
ketiga, pembangunan perlu diletakkan pada arah koordinasi lintas sektor mencakup program pembangunan antarsektor, pembangunan antardaerah, dan pembangunan khusus

istilah administrasi

istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerja sama yang dilakukan manusia atau kelompok sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. untuk lebih memahami mengenai administrasi pemerintahan desa, maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan administrasi, administrasi pemerintahan, administrasi pemerintahan desa.

administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperoleh kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. admistrasi merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sebelumnya, apabila administrasi ditelaah lebih dalam, terlihat bermacam-macam cara atau pekerjaan yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan.

administrasi pemerintahan berasal dari istilah asing administration (inggris) atau bestuurs administrasi (belanda) dapat diartikan sebagai berikut:

1. fungsi-fungsi pengendalian administrasi oleh badan-badan atau instansi pemerintah dari segala tingkatan guna melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintah sesuai dengan wewenang masing-masing seperti ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. penggunaan prinsip-prinsip serta ilmu administrasi negara oleh badan-badan atau instasi pemerintah agar terdapat tertib administrasi ialah kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan organisasi, pembagian wewenang, hubungan kerja, koordinasi, sinkronisasi, delegasi wewenang, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya.

pengertian pemerintah dan pemerintahan (2)

menurut Inu Kencana Syafie arti kata pemerintahan dalam arti luas di dalam bukunya yang berjudul “Ekologi Pemerintahan, sebagai berikut: “Maksudnya Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara perdamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan keluar. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Kedua harus mempunyai kekuatan Legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-undang. Ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial/kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadan Negara dalam menyelengggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka kepentingan Negara”.

Pendapat lain tentang pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut : “Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah”. (Pranadjaja, 2003: 24)

postingan terkait :
pengertian pemerintah dan pemerintahan

pengertian pemerintah dan pemerintahan

secara etimologis pemerintah berasal dari kata perintah. menurut w.y.s poerwadarmita yaitu sebagai berikut:

1. perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
2. perintah adalah kekuasaan perintah suatu negara (daerah, negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
3. pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

pengertian pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan sempit. yaitu :

1. pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh eksekutif, yaitu presiden dibantu oleh para menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan negara.
2. pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

pergeseran peran pemerintah dalam pembangunan

dalam era reformasi terjadi pergeseran paradigma pembangunan dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai “provider” (penyedia) tetapi sebagai “enabler” (fasilitator). peran sebagai enabler berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah. pembangunan masyarakat pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai penggguna akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional.

pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. program pembangunan ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. pemberi kekuasaan pada inisiatif lolak dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat.

dua definisi partisipasi

didalam pembangunan terdapat dua definisi partisipasi. definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh para perencana pembangunan yang mengartikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. ukuran tinggi rendahnya partisipasi diukur dengan kemampuan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.

definisi kedua adalah partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. menurut definisi ini tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan tetapi juga ada tidaknya hak rakyat untuk menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.

ciri-ciri pembangunan yang partisipatif

dalam pembangunan seharusnya menerapkan konsep partisipasi. Adapun  ciri-ciri pembangunan yang partisipatif menurut parwoto (1997) adalah :

1. proaktif atau sukarela (tanpa disuruh)
2. adanya kesepakatan yang diambil bersama oleh semua pihak yang terlibat dan yang akan terkena akibat kesepakatan tersebut
3. adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut
4. adanya pembagian kewenangan dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara antar unsur/pihak yang terlibat.

ringkasan teori : evaluasi kebijakan publik

untuk mengevaluasi suatu kebijakan, terdapat 3(tiga) aspek yang perlu diperhatikan yaitu :
1.    aspek perumusan kebijakan
2.    aspek implementasi kebijakan,
3.    aspek evaluasi

evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui :
1) proses pembuatan kebijakan;
2) proses implementasi;  
3) konsekuensi kebijakan ;
4) efektivitas dampak kebijakan.

evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi ,  evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan.

studi evaluasi ini mempunyai 2 (dua) pendekatan yaitu :
1.    pendekatan kepatuhan
2.    pendekatan perspektif, “what’s happening (apa yang terjadi).

dalam studi evaluasi, terdapat 4 (empat) jenis evaluasi yaitu :
1.    single program after only
2.    single program befora-after
3.    comparative after only
4.    comparative before-after