penerapan system thinking

untuk penerapan system thinking, menurut richmond dalam masyita (2001:29), diperlukan adanya 7 (tujuh) keterampilan mendasar yang disebut sebagai critical thinking skills. adapun ketujuh keterampilan itu adalah sebagai berikut :
  1. dynamic thinking. mampu melihat dan menyimpulkan pola-pola perilaku lebih dari hanya memfokuskan pada, dan berupaya untuk memprediksi, kejadian-kejadian (events). fenomena dipikirkan sebagai sesuatu yang dimunculkan oleh proses-proses melingkar yang terus berlanjut dengan berjalannya waktu (on going circular processes). fenomena tidak dipikirkan hanya sebagai sesuatu yang dimunculkan oleh sejumlah faktor (laundry list).
  2. closed-loop thinking. dunia nyata dilihat sebagai suatu kumpulan proses yang saling bergantung dan terus berlanjut dengan berjalannya waktu. dunia nyata tidak dilihat sebagai sesuatu yang disebabkan oleh hubungan satu arah dari sekumpulan faktor (laundry list). 
  3. generic thinking. perilaku-perilaku fenomena yang mirip secara kualitatif, walaupun berasal dari sistem-sistem yang berbeda, mempunyai struktur yang generik. sebagai contoh, perilaku kurva s (sigmoid) dapat terjadi di sistem-sistem sosial, ekonomi, bisnis, dan biologi. struktur kurva s terdiri atas sebuah positive feedback yang bergandengan dengan sebuah negative feedback. dalam perjalanannya terjadi pergeseran pengaruh dari perilaku positive feedback ke perilaku negative feedback.
  4. structural thinking. besaran-besaran (variabel) harus dinyatakan (dipikirkan) beserta dimensinya (unitnya). implikasinya ialah bahwa : adanya struktur stok dan aliran dalam kehidupan nyata harus dapat direpresentasikan dalam model; dan aliran-aliran yang berbeda secara konseptual, di dalam model harus dibedakan.
  5. operational thinking. sesuatu (fenomena) dipikirkan dalam suatu kerangka bagaimana sesuatu itu betul-betul bekerja (beroperasi), tidak dipikirkan bagaimana sesuatu itu bekerja secara teoritis.
  6. continuum thinking. besaran-besaran fenomena sosio-tekno-ekonomi-lingkungan pada umumnya berubah secara kontinyu, tidak secara diskrit. sebagai contoh, bila stok suatu barang terus berkurang menuju nol; tingkat konsumsi barang tersebut tidak langsung (secara mendadak) menjadi nol. akan tetapi, konsumsinya secara bertahap berkurang menuju nol (karena harganya terus kian meningkat).
  7. scientific thinking. melihat suatu besaran tidak hanya menyangkut masalah-masalah pengukuran numerik absolutnya, tetapi juga menyangkut masalah-masalah kuantifikasinya. dalam banyak hal, kita berhadapan dengan besaran-besaran yang tidak dapat diukur dengan teliti (kepuasan, keinginan untuk berpartisipasi, ketidaksetujuan).

system thinking

secara garis besar pendekatan metodologis yang digunakan dalam suatu karya ilmiah dapat dikelompokkan  ke dalam dua kategori yaitu : pendekatan kotak hitam (black box) dan pendekatan struktural. pendekatan yang pertama didasarkan pada syarat ketersediaan data sehingga jika tidak tersedia maka pendekatan ini pun tidak dapat digunakan. secara implisit pendekatan kotak hitam mengkaji suatu fenomena menurut cara berpikir satu arah (sebab terhadap akibat). walaupun banyak digunakan, pendekatan ini memiliki kelemahan yang mendasar yaitu tidak mampu menjawab pertanyaan ‘’mengapa‘’ suatu fenomena terjadi dan ‘’bagaimana’’ perilaku fenomena tersebut jika satu kebijakan intervensi diimplementasikan ke dalam model.

pendekatan kedua yaitu pendekatan struktural, fokus studi penelitian tidak pada data melainkan pada struktur fenomena dan perilakunya. pendekatan ini didasarkan pada paradigma system thinking. pendekatan system thinking dikenal adanya suatu paradigma yang menyatakan bahwa suatu perubahan (perilaku atau dinamika) dimunculkan oleh suatu struktur (unsur-unsur pembentuk yang saling-bergantung, interdependent). untuk fenomena sosial strukturnya akan terdiri atas struktur fisik dan struktur pembuatan keputusan (oleh aktor-aktor dalam sistem) yang saling berinteraksi. struktur fisik dibentuk oleh akumulasi (stock) dan jaringan aliran orang, barang, energi, dan bahan. sedangkan struktur pembuatan keputusan dibentuk oleh akumulasi dan jaringan aliran informasi yang digunakan oleh aktor-aktor (manusia) dalam sistem yang menggambarkan kaidah-kaidah proses pembuatan keputusannya.

esensi systems thinking menurut senge (1990 : 21) adalah :
  1. melihat hubungan saling-bergantung (dipengaruhi dan dapat mempengaruhi atau umpan-balik), bukan hubungan sebab-akibat searah; dan
  2. melihat adanya proses-proses perubahan (proses yang berlanjut, on going processes), bukan potret-potret sesaat.

pengertian kinerja

kata kinerja atau performancy adalah serapan dari kata dalam bahasa inggris performance. berdasarkan kajian literatur diperoleh keterangan, bahwa performance merupakan fungsi dari ability dan motivation. kinerja sama dengan fungsi kesanggupan (ability), usaha (effort) dan kesempatan (opportunity), dimensi kinerja adalah motivasi, ability, dan opportunity. jadi kinerja itu ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu kemampuan, motivasi, dan peluang.

menurut lembaga administrasi negara, pengertian kinerja adalah “prestasi kerja, pelaksanaan kerja/hasil kerja/penampilan kerja yang diterjemahkan dari performance“.

sedangkan menurut fieldman dalam supriatna (2001 : 132) pengertian kinerja adalah : “prinsip dasar manajemen menyatakan bahwa kinerja merupakan perpaduan antara motivasi yang ada pada diri seseorang dan kemampuannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan“,.

job performance
atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) merupakan awal dari munculnya istilah kinerja. menurut mangkunegara (2003 : 67), kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.

perubahan paradigma pembangunan

perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ke arah model pembangunan alternative yang lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah untuk seluruh lapisan masyarakat. pembangunan masyarkat ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan)

pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. karena masa depan merupakan impian atau cita-cita tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih indah dalam arti tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor (holistik), partisipatif, berdasarkan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakn pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras dan sinergis sehingga tercapai secara optimal.

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan diperlukan kinerja yang erat antara desa dan satu daerah/wilayah dan antar daerah/ wilayah. dalam hubungan ini perlu selalu diperhatikan kesesuaian hubungan antar kota dengan daerah pedesaan disekitarnya, pada umumnya lokasi ini terkonsentrasi yang mempunyai dampak keterkaitan dengan daerah-daerah sekitarnya, dengan kerja sama antar daerah/desa maka daerah-daerah/desa-desa yanga dimaksud diharapkan dapat tumbuh dan berkembang secara serasi saling menunjang.

teori paradigma pembangunan perdesaan

Pembangunan pedesaan didasarkan pada teori modernisasi dan dilakukan melalui penerapan satuan produksi yang padat modal ke dalam sektor pertanian tradisional yang padat karya dengan harapan mendorong distribusi pendapatan melalui “trickling down effect” dan pemanfaatan teknologi modern. Pendekatan ini mengakibatkan ketergantungan masyarakat desa pada pemerintah. Intervensi pemerintah cenderung bertambah besar, misalnya dalam pembangunan irigasi tersier, pengelolaan lumbung desa, dan lain sebagainya. Pembangunan yang didesain oleh pemerintah selama orde baru, pada dasarnya mengingkari konsep ideal pembangunan itu sendiri.

Dalam tatanan ideal pembangunan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah dan rakyat melalui community power-nya, sehingga tidak akan terjadi pengklaiman bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab pembangunan. Sentralistik dan uniformalitas yang dibangun oleh rezim orde baru telah menyebabkan lumpuhnya partisipasi dan kreatifitas masyarakat bawah. State formation yang sangat ekspansif telah merusak struktur dan kelembagaan social yang telah lama tergantikan dengan struktur dan kelembagaan birokrasi yang sumir dan formalitas.

Dengan demikian proses pembangunan yang dilakukan ternyata tidak mampu mewujudkan tujuan idealnya yaitu memperluas kapabilitas masyarakat dan membuat mereka lebih berdaya. Community power adalah roh dari masyarakat itu sendiri, sehingga seharusnya akan selalu muncul dan tampak dalam setiap satuan masyarakat yang ada.

Dalam era reformasi terjadi pergeseran paradigma pembangunan dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai “provider” (penyedia) tetapi sebagai “enabler” (fasilitator). Peran sebagai enabler berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.

Pembangunan masyarakat pada hakekatnya merupakan proses dinamis yang berkelanjutan dari masyarakat untuk masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat sebagai penggguna akses dari pembangunan regional/daerah atau nasional.

Pengertian tersebut mengandung makna betapa pentingnya inisiatif lokal, partisipatif masyarakat sebagai bagian dari model-model pembangunan yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Program pembangunan ini tidak berpusat pada birokrasi melainkan berpusat pada masyarakat atau komunitasnya sendiri. Pemberi kekuasaan pada inisiatif lolak dan partisipasi masyarakat menjadi kata kunci dalam pembangunan masyarakat.

Pembangunan masyarakat harusnya menerapakan prinsip-prinsip:
1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipasi
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntanbilitas)
5. Berkelanjutan (sustainable)

tujuan utama pemberdayaan masyarakat

ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bisa melalui: pertama, pengembangan masyarakat, dan yang kedua pengorganisasian masyarakat. apa yang dikembangkan dari masyarakat yaitu potensi atau kemampuannya dan sikap hidupnya. kemampuan masyarakat dapat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau ketrampilan-ketrampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan ketrampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.

untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara. contoh dengan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. dapat juga dengan mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.

Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa :  “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian” (Wahab, 1997: 65).

Solichin Abdul Wahab  mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (1997: 63).

Sedangkan Implementasi kebijakan menurut guru besar ilmu administrasi UNPAD, Prof. H. Tachjan dalam bukunya Implementasi Kebijakan Publik  menyimpulkan bahwa : “Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi Kebijakan mengandung logika yang top-down,  maksudnya menurunkan / menafsirkan alternatif – alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersfat konkrit atau mikro” (2006: 25).

postingan terkait :
istilah kebijakan publik
tentang kebijakan publik
teori kebijakan publik
ringkasan teori tentang istilah kebijakan publik

ringkasan teori tentang istilah kebijakan publik

istilah “kebijakan atau policy” biasanya digunakan untuk menunjuk perilaku seseorang atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu (misalnya: pejabat, suatu kelompok, lembaga pemerintah). sedangkan untuk istilah kebijakan publik, banyak sekali pengertian yang telah diungkapkan oleh pakar tentang kebijakan publik.

dengan asumsi bahwa kebijakan negara itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh   pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka m. irfan islamy (1997:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :
  1. bahwa kebijakan publik itu dalam bentuk perdanya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah; 
  2. bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata; 
  3. bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu;
  4. bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.
postingan terkait :
istilah kebijakan publik
tentang kebijakan publik
teori kebijakan publik

teori tentang gaya kepemimpinan

ada empat jenis gaya kepemimpinan yang didasarkan pada peluang anggota untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan organisasi menurut likert (dalam thoha, 1995 ; 300) :  
  1. gaya eksploitatif-otoritatif, dalam hal ini pemimpin bersifat eksploitatif kepada anggota dengan cara menciptakan ketakutan dan juga ancaman hukuman kepada para anggota. dia melakukan komunikasi satu arah saja, dan tidak pernah meminta keterlibatan anggota dalam merumuskan kebijakan.
  2. gaya otoritatif yang baik hati (benevolent autoritative), sekalipun membuka saluran komunikasi keatas, pemimpin dengan gaya ini mengabaikan gagasan anggota. kecuali itu dia masih sering menciptakan ketakutan dan hukuman, sehingga bawahan tetap tidak merasa bebas.
  3. gaya konsultatif, dengan gaya ini pemimpin membuka partisipasi bagi para anggota, tetapi dia sendirilah yang pada akhirnya membuat keputusan. 
  4. gaya partisipatif, dalam hal ini pemimpin  memberikan kepercayaan penuh kepada para anggota dengan mempersilahkan anggota untuk menetapkan tujuan dan merencanakan kegiatan organisasi, sehingga para anggota tersebut merasa bebas.

teori pembangunan, lima ide pokok pembangunan menurut sondang p. siagian

dalam penyelenggaraan pembangunan, menurut sondang p.siagian (1982 ; 29-30) terdapat lima ide pokok, yaitu :
  1. pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan masyarakat yang lebih baik dari kondisi yang kini ada.
  2. pembangunan ialah pertumbuhan yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
  3. pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan oleh suatu masyarakat serta pertumbuhan yang diharapakan akan terus berlangsung tidak akan terjadi dengan sendirinya apalagi secara kebetulan.
  4. jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya ialah bahwa pembangunan itu didasarkan pada suatu rencana yang tersusun rapi untuk suatu kurun waktu tertentu.
  5. kiranya tepat sekali dikatakan bahwa pembangunan bermuara kepada titik tertentu yang untuk mudahnya dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

Praktik Manajemen

Aplikasi dari filsafat melahirkan beeberapa tahapan penerapan manajemen sebagaimana yang diungkapkan George R. Terry (2006:67) membagi tahapan praktik manajemen antara lain :
1.    Manajemen partisipasi
2.    Manajemen berdasarkan hasil (result management)
3.    Manajemen memperkaya pekerjaan (job enrichment),
4.    Manajemen prioritas produktifitas,
5.     Manajemen berdasarkan kemungkinan (contingency management)
6.    Manajemen pemanfaatan konflik

Odiorne membagi praktek manajemen dengan beberapa tahapan :
1.    Manajemen memaksa (1920-an dan 1930-an)
2.    Manajemen mementingkan hubungan kemanusiaan (1940-an)
3.    Manajemen menggunakan tekanan (1950-an)
4.     Manajemen menurut keadaan (1960-an)

Bennet Silalahi (2001:10) membagai praktik manajemen menjadi 5 tahapan antara lain :
1.    manajemen teknologis
2.    manajemen administratif
3.    manajemen sistem kemanusiaan
4.    manajemen ilmiah
5.    manajemen sasaran dan hasil

Postingan terkait :
Definisi Kata Manajemen
Definisi Manajemen menurut para ahli
Tiga Pengertian Istilah Manajemen
Filsafat Manajemen

Filsafat Manajemen

Berbagai teori manajemen berdasar pada filsafat dibawah ini antara lain :

filasafat idealisme (suatu keadaan yang amat sempurna yang menjadi pola dari segala sesuatu yang kita dapati didunia ini), filsafat ini diterapkan dalam manajemen marxis dan codetermination yang popular di Negara sosialis, jerman dan skandinavia.

filsafat realisme (dunia ini dan segala sesuatu yang terdapat didalamnya adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah), filsafat ini beriringan dengan revolusi industri inggeris yang disusun Frederick W. taylor.

Filsafat neo-thomisme( kenyataan itu rasio, keadaan, dan Tuhan sedangkan kebenaran adalah intuisi, segala sesuatu yang masuk akal dan yang diwahyukan Tuhan) banyak dipraktikan oleh manajemen katholik yang merujuk pada bible

filsafat pragmatisme (pengalaman dan segala sesuatu yang dapat dialami oleh manusia, keberanaran dapat dilihat dari pendapat umum) yang banyak merujuk pada manajemen yang berlaku umum mellaui opini public.
filsafat eksistensialisme (kenyataan adalah eksistensi atau keadaan yang menyerupai itu, kebenaran adalah pendapat yang sejalan dengan pandangan pribadi seseorang), peran manusia menjadi perhatian utama.

Postingan terkait :
Definisi Kata Manajemen
Definisi Manajemen menurut para ahli
Tiga Pengertian Istilah Manajemen

Tiga Pengertian Istilah Manajemen

Dalam literatur manajemen, istilah manajemen mengandung tiga pengertian yaitu :
  1. Manajemen sebagai suatu proses
  2. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen
  3. Manajemen sebagai suatu seni (Art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (Science)
Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda-beda definisi yang diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian yang pertama itu, dikemukakan tiga buah definisi.

Dalam Encylopedia of the Social Sience dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya,  manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi dengan kata lain, segenap orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen.

Menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah seni (Art) atau suatu ilmu pnegetahuan. Mengenai inipun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya.

Postingan terkait :
Definisi Kata Manajemen
Definisi Manajemen menurut para ahli

Definisi Manajemen menurut para ahli

Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.Istilah manajemen, terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman.

Pendapat lain menjelaskan :
Manajemen : “keahlian untuk menggerakan orang untuk melakukan suatu pekerjaan” (the art of getting thing done through people) (Lawrence A. Appley, American Management Association)

Manajemen : “seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan dari pada “human and natural resources” untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu”.(oey Liang Gie, Guru besar manajemen UI)

Manajemen sebagai “proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerkan dan pengawasan yang dialkukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”. (George R. Terry, Ph.D)




postingan terkait : Definisi Kata Manajemen

Definis Kata Manajemen

Kata Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) maneggiare yang berarti “mengendalikan,” terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin manus yang berati “tangan”. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis manège yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia.[1]Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

istilah kebijakan publik

Secara etimologi kebijakan publik terdiri atas dua suku kata yaitu “kebijakan” dan “publik”. Suharto dalam Nawawi (2009 : 6) mengemukakan istilah kebijakan dalam bahasa Inggris “policy” dibedakan dengan kata kebijaksanaan (wisdom) maupun kebajikan (virtues). Kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakat. Timnus dalam Nawawi (2009 : 6) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan kata “Publik” sering dipahami sebagai negara atau umum.  Sedangkan Islami (2007:15) menggunakan istilah “policy” sebagai kebijaksanaan.

Pengertian Pemerintahan

Secara etimologis Pemerintah berasal dari kata perintah.
Menurut W.Y.S Poerwadarmita yaitu sebagai berikut:
  1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu.
  2. Perintah adalah kekuasaan perintah suatu Negara (Daerah, Negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
  3. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Samual Edward Finer mengakui ada Pemerintah Dan Pemerintahan dalam arti luas, dengan adanya Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas. Maka tentunya akan mempunyai pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dalam arti luas dan sempit. Yaitu :
  1. Pemerintah (an) dalam arti sempit, yaitu : perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Eksekutif, yaitu Presiden dibantu oleh para Menteri-menterinya dalam rangka mencapai tujuan Negara.
  2. Pemerintah (an) dalam arti luas, yaitu : Perbuatan memerintah yang dilakukan oleh Legislatif, Eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan Pemerintahan Negara.

Peran Pemerintahan Desa

Sebagaimana yang termuat  didalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dipaparkan bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Dalam undang-undang otonomi daerah ini juga disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

definisi desa

Ringkasan teori : definisi Desa

Egon E. Bergel (1995) mendefinisikan desa sebagai setiap permukiman para petani

Koentjaraningrat (1977) mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat.

Paul H. Landis (1948) mendefinisikan desa menjadi tiga menurut tujuan analisis, yaitu: (1) analisis statistik; desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan  penduduk kurang dari 2.500 orang (2) analisis sosial-psikologik; desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya, dan (3) analisis ekonomi; desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.